Jonan Sebut Opini WTP Jalan Menuju Tertib Keuangan

Kementerian ESDM berupaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan | PT Kontak Perkasa Futures

PT Kontak Perkasa Futures

Jonan menjelaskan predikat WTP ini juga merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo bahwa di dalam pelaksanaan APBN, setiap Kementerian atau Lembaga tidak bermain-main dengan anggaran. “Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Anggaran yang dialokasikan harus betul-betul digunakan untuk membiayai program yang sudah direncanakan dengan cermat dan taat aturan. Saya tidak akan beri toleransi bagi siapa saja yang bermain-main dengan uang rakyat,” tutur Jonan menegaskan.

Ketiga, penatausahaan Barang Persediaan. KESDM melakukan inventarisasi empat tahap. Jumlah Persediaan yang diinventarisasi sebanyak 779 Unit senilai Rp 666,2 miliar tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan tercatat pada Sekretariat Jenderal, Badan Geologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Telah dilakukan penyerahan kepada Pemda sebanyak 9.561 Unit senilai Rp 985,7 miliar.

Kedua, penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB): ATB senilai sekitar Rp 1,7 triliun telah dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berkoordinasi dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, telah dilakukan koreksi buku yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Pertama Penatausahaan Piutang PNBP. KESDM melakukan konfirmasi, rekonsiliasi dan evaluasi Piutang PNBP setiap tutup tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan nilai piutang PNBP pada Laporan Keuangan KESDM pada saat pemeriksaan oleh BPK RI. Kegiatan serupa akan terus dilakukan pada setiap akhir tahun hingga sistem akuntansi Piutang PNBP dan Pendapatan PNBP memadai.

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian ESDM guna mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2016.

Ia mengungkapkan, sepanjang 2016 Kementerian ESDM berupaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dengan menata tiga aspek pengelolaan keuangan. Ketiga aspek tersebut meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.

“Kami telah menetapkan target, bahwa Kementerian ESDM harus melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, di saat yang bersamaan harus meningkatkan pengelolaan keuangan yang sudah baik,” ujar Jonan lewat siaran pers, Kamis (25/5).

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, mengingat terakhir kali Kementerian ESDM mendapatkan predikat WTP pada 2013 lalu. Selanjutnya ia menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM proaktif untuk mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Predikat WTP ini wajib dipertahankan sepanjang ada Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di depan Presiden Republik Indonesia dan jajaran Kabinet Kerja pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP atas LKPP) yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (23/5).

Kami Siap Jalankan Rekomendasi BPK | PT Kontak Perkasa Futures

Budi Karya menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.

“Tentunya Kemenhub akan terus berupaya agar kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan dalam periode selanjutnya,” tutup dia.

Selain itu kemenhub juga akan melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian.

Rencana Aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kemenhub telah membuat Rencana Aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Kemenhub telah membuat Rencana Aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited,” jelas dia.

Rencana Aksi Kementerian Perhubungan lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK yaitu mengadakan pelatihan kepada kantor atau Satker terkait Penatausahaan PNBP, Persediaan dan Penatausahaan Aset Tetap; melakukan Inventarisasi dan Penertiban Aset dan meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP/ Inspektorat Jenderal).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersyukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

“Saya mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,” ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

 

Meski peroleh WTP, Menhub Budi tegaskan masih banyak pekerjaan rumah | PT Kontak Perkasa Futures

Menhub Budi mengatakan, selain masalah tersebut, dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan potensi dan kelebihan pembayaran, pemanfaatan aset serta denda yang belum dikenakan. Dia berjanji akan segera melakukan koreksi terhadap hasil temuan tersebut.

“Sebagian permasalahan telah kami tindaklanjuti, seperti melakukan penyetoran ke kas negara serta melakukan koreksi dalam laporan keuangan 2016,” pungkasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku dalam laporan keuangan kemenhub 2016 masih ditemukan beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain adalah pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Permasalahan hasil temuan pemeriksaan BPK, diantaranya pengelolaan PNBP, penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap,” ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/5).

Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun, demikian kementerian perhubungan masih perlu melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap belum maksimal.

 

 

PT Kontak Perkasa Futures

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s