Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Bank, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

(Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah | PT Kontak Perkasa Futures Pusat

PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Bukan perkara gampang mendapatkan izin dari BI. Sebab prosesnya kerap membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Akibatnya, pemeriksaan pajak bisa menjadi molor.

Setelah adanya Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Ditjen Pajak tidak perlu lagi susah payah karena bisa langsung meminta data kepada bank.

“Sudah tidak ada border, borderless. Artinya bank manapun bisa mengakses dan masyarakat manapun nantinya boleh, orang Indonesia punya rekening di luar seperti Malaysia, Australia, demikian sebaliknya,” tutur dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (16/5/2017) malam mengungkapkan, sebenarnya, jauh sebelum adanya Perppu ini, Ditjen Pajak sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hanya saja harus meminta izin kepada Bank Indonesia.

Sebelum kebijakan ini berlaku, data rekening bank merupakan kerahasiaan bank dan hanya boleh dibuka oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

“Salah satunya dipermudah dengan sistem transparansi keterbukaan rekening perbankan,” lanjut dia.

Taufik menilai, banyak dampak positif yang dibawa dari kebijakan tersebut.

Namun, kebijakan itu juga tak lepas dari dampak negatif. Salah satunya adalah terhadap kerahasiaan rekening bank.

Menurut dia, kebijakan ini merupakan konsekuensi perubahan zaman era transaksional terbuka yang pada intinya untuk menghindari penyalahgunaan rekening, misalnya berkaitan dengan aktivitas radikalisme dan terorisme.

“Sekarang kan money laundring sudah canggih sekali bahkan Bitcoin susah ditelusuri. Orang bisa transaksi tapi arahnya sudah menggunakan sistem Bitcoin yang tidak bisa dilacak dalam sistem perbankan,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

“Enggak harus takut. Istilahnya, terbuka. Enggak ada problem kok, artinya terbuka, transparan. Sudah tidak ada hal yang perlu ditakuti,” kata Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan transparansi perbankan internasional dan telah didiskusikan antara Kementerian Keuangan dan DPR.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau agar masyarakat tak khawatir terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

Pemerintah Tak Akan Sewenang-wenang soal Akses Informasi Keuangan | PT Kontak Perkasa Futures Pusat

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memperkirakan, Perppu itu tak akan diputuskan di DPR RI pada pekan ini.

“Yang jelas bahwa pada hari Jumat itu adalah sidang paripurna, pembukaan masa sidang. Tentunya pasti akan mulai masuk dalam pembahasan berikutnya,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.

Saya kira, nanti enggak perlu kaget ya. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Hati-hati, 2018 semuanya bisa terbuka,” ujar Jokowi.

Perppu itu sendiri sudah diteken Presiden Jokowi.

Draf itu, lanjut Jokowi, juga sudah dikirim ke DPR RI untuk disetujui di rapat paripurna.

Artinya, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang bisa menutup-nutupi keberadaan hartanya dari sasaran pajak dalam negeri.

ni (Perppu 1/2017) akan dipakai untuk kepentingan yang memang kita perlukan. Ada batasan-batasan dan ada aturan-aturan yang harus diikuti,” ujar Jokowi, seusai menghadiri peringatan Hari Buku Nasional 2017, di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah akan menggunakan instrumen hukum itu demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Perppu itu berimbas kepada terbukanya informasi data perbankan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan memanfaatkan keterbukaan informasi data perbankan secara sewenang-wenang.

Keterbukaan informasi perbankan akan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

BI Bakal Buat Aturan Turunan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan | PT Kontak Perkasa Futures Pusat

Untuk pasal tujuh menekankan bahwa pimpinan atau pegawai LJK yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi, bukti dan keterangan akan kena hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk lembaganya akan dikenakan denda paling banyak Rp1 miliar.

Begitu juga untuk orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya akan kena denda kurungan paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.

Sedangkan untuk mekanisme non-elektronik, dalam pasal tiga ayat empat dikatakan LJK memiliki waktu empat bulan setelah akhir tahun kalender untuk melaporkan pada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pasal enam ditekankan Menteri Keuangan dan pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara pedata, Begitu juga untuk pimpinan dan pegawai OJK serta LJK.

Untuk mekanisme elektronik, dalam pasal tiga ayat empat disebutkan LJK memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaporkan ke OJK sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sementara OJK memiliki waktu 30 hari sebelum batas berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sekadar informasi, dari beleid Perppu terkait? Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan? yang didapatkan dari laman resmi ?peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ketika sudah disetujui oleh lembaga DPR, ?Ita mengaku, maka BI sebagai otoritas di sistem pembayaran dan makroprudensial bakal membentuk aturan turunan dari Perppu tersebut.

“Soal Perppu ini, ada kebijakan makroprudensial rahasia bank, nah itu harus diurus DPR-RI. Ya BI idealnya akan menyiapkan turunannya, tetapi saya belum bisa terlalu detail,” kata Ita, ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Menurut ?Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Ita Rulina?n, Perppu Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah Untuk Kepentingan Perpajakan merupakan bagian dari UU kerahasiaan bank. Maka dari itu, Perppu tersebut selanjutnya akan diserahkan ke DPR, agar nantinya bisa disetujui.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan tersebut dikeluarkan sebagai aturan primer dalam mengimplementasikan perjanjian pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) atau AEo

Setelah itu, Bank Indonesia (BI) akan menyiapkan aturan turunan ?terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi.

 

 

PT Kontak Perkasa